MANAJEMEN PERSONALIA

Sekolah yang baik perlu diatur atau dimanaj dengan baik. pengaturan tersebut mencakup semua sumber daya yang dimiliki sekolah tersebut. salah satu sumber daya sekolah adalah personal (guru baik PNS maupun bukan PNS, penjaga sekolah, dan tenaga administrasi). Agar personal sekolah tersebut dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik perlu suatu pengaturan, yaitu manajemen personalia. Apa manajemen personalia itu dan bagaimana pelaksanaannya? berkut penjelasannya..

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sebenarnya manajemen personalia adalah manajemen yang mengkhususkan diri dalam bidang personalia atau dalam kepegawaiaan. Oleh karena itulah manajemen personalia dapat didefenisikan sebagai berikut: Manajemen personalia adalah suatu ilmu dan seni untuk melaksanakan antara lain planning, organizing dn kontroling sehingga efektivitas dan efisiensi personalia dapat ditingkat kan semakasimal mungkin. Memang hrus kita ketahui bahwa sukses tidaknya suatu perusahaan /instansi tidak hanya tergantung dari kegiatan dalam bidang personalia, meskipun demikian peranan manajemen personalia cukup besar andilnya terhadap sukses tidaknya.
Agar semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar, maka sebagai personalia atau pegawai yang bekerja pada suatu instansi haruslah mengetahui kewajiban dan hak sebagai pegawai, sehingga dalam pelaksanaan tugas akan dapat seimbang. Hal ini akan berpengaruh pada baik atau tidaknya kualitas pekerjaan personil tersebut. Sebagai contohnya, seorang guru SD yang mengetahui apa saja tugas dan kewajibannya maka dia akan dapat dengan mudah melaksanakan perannya sebagai guru dan sebagai personil dari suatu instansi.
Tugas sekolah (SD) adalah memberikan pelayanan kepada siswa. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan di bidang pendidikan. Pelayanan tersebut meliputi pelayanan ilmu pengetahuan, pelayanan bimbingan dan konseling serta pelayanan keterampilan. Sekolah dasar dikatakan baik apabila sekolah tersebut dapat memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada siswa. Pelayanan yang baik dapat diberikan kepada siswa apabila sekolah tersebut dimanaj dengan baik. Salah satu bagian yang dimanaj adalah personalia sekolah. Untuk itu diperlukan manajemen personalia (management by people). Apabila sekolah tersebut dapat mengatur personilnya dengan baik, maka masing-masing personil akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula.
Sebagai calon guru SD harus mengetahui bagaimana manajemen di Sekolah Dasar khususnya manajemen personalia atau manajemen yang menangani tentang kepegawaian, karena nantinya setelah terjun ke dunia kerja yang diharapkan seorang guru akan dapat mengatur diri mereka sendiri sehingga mempermudah atasan dalam melaksanakan manajemen personalia. Oleh karena itu dalam pembahasan manajemen personalia dipaparkan mengenai pengadaan kepegawaian hingga pengaturan masa pensiun serta berbagai kegiatan kepegawaian.

B. Rumusan Masalah
Masalah yang dirumuskan dalam pembahasan manajemen personalia ini adalah sebagai berikut.
1. Apa pengetian dan tujuan manajemen personalia di SD ?
2. Apa saja komponen manajemen personalia di SD?

C. Tujuan Pembahasan
Tujuan pembahasan berdasarkan rumusan masalah di atas adalah untuk mendeskripsikan hal sebagai berikut
1. Pengertian dan tujuan manajemen personalia di SD
2. Komponen manajemen personalia di SD

D. Manfaat Pembahasan
Manfaat yang diharapkan setelah pembahasan ini adalah sebagai mahasiswa PGSD akan dapat mengetahui bagaimana personalia di SD diatur sehingga ketika bekerja nanti diharapkan akan dapat mengetahui hal aopa saja yang harus dilakukan berkenaan dengan perannya sebagai bagian dari personalia di Sekolah Dasar.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian Manajemen Personalia di SD
Personalia ialah semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Personalia organisasi pendidikan mencakup para guru, para pegawai, dan para wakil siswa. Termasuk juga para manajer pendidikan yang mungkin dipeganng oleh para guru.
Dalam tiap kelompok personalia perlu pembagian tugas dan tanggung jawab serta hubungan kerja yang jelas. Seorang Kepala Sekolah dapat dibantu oleh seorang atau beberapa orang wakil kepala yang mengkoordinasikan urusan kurikulum atau kegiatan belajar mengajar, urusan kemuridan, urusan sarana prasarana pendidikan, urusan hubungan sekolah dan masyarakat, dan sebagainya. Kelompok personalia non edukatif dipimpin oleh Kepala Tata Usaha, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab serta hubungan kerja tersendiri pula. Tugas ini disesuaikan dengan luas lingkup pekerjaan dan keadaan personalianya.
Pada sekolah dasar, sampai saat ini personalia edukatif terdiri atas Guru Kelas, Guru Agama dan Guru Olahraga. Personalia non edukatif terdiri dari pesuruh dan penjaga sekolah. Di sekolah dasar yang terpencil sering kali personalia ini tidak ada. Demikian tidak ada wakil kepala sekolah dan kepala tata usaha di sekolah dasar. Tugas-tugas mereka seringkali dirangkap oleh Kepala Sekolah atau Guru.
Pengertian administrasi kepegawaian adalah kegiatan mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah.
Administarai personel merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu para pegawai di sekolah, sehingga mereka dapat membantu/menunjang kegitan-kegiatan sekolah (khususnya PBM) secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Para personel harus diadministrasikan/dikelola dengan baik agar mereka senantiasa aktif dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

1. Tenaga Kependidikan
Dalam masyarakat tenaga kependidikan masih dianggap mempunyai dua arti yaitu guru yang ada dalam masyarakat (informal) seperti guru mengaji,ustad maupun orang tertua atau disegani dalam masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan formal yaitu guru yang ada dalam sekolah-sekolah. Namun peran guru disini tidak hanya di sekolah saja tetapi juga di lungkungan masyarakatnya sehari-hari. Dalam pembahasan ini lebih menekankan tenaga pendidikan yang bersifat formal dimana memenuhi kriteria dan sah menurut hukum atau peraturan yang berlaku.
Menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dimana tenaga kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-uandang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji pula menurut aturan yang berlaku.

2. Jenis Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponenyang terdapat dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja melainkan keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Dilihat dari jenisnya tenaga kependidikan terdiri atas :
• Kepala Sekolah
• Guru ( kelas, agama, penjaskes, muatan lokal )
• Tenaga Administrasi / TU
• Penjaga Sekolah / kebersihan sekolah
• Tenaga Fungsional lainnya ( Guru BP, Pustakawan, laboran dan teknisi sumber
belajar )
Sedangkan apabila dilihat dari statusnya, tenaga kependidikan terdiri atas :
• Pegawai negeri sipil ( PNS )
• Guru tidak tetap
• Guru bantu
• Tenaga sukarela

B. Komponen Manajemen Personalia di SD
Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penatalaksanaan, kesejahteraan dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah.
Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan kepastian hukum bagi tenaga kependidikan sekolah dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Konsep Manajemen Tenaga Kependidikan, tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Adapun komponen dari manajemen ini adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan formasi
2. Pengadaan pegawai
3. Pembinaan dan pengembangan karier pegawai
4. Ketatalaksanaan tenaga kependidikan
a. Pembuatan Buku Induk Pegawai
b. Daftar Urut Kepegawaian ( DUK )
c. Kartu Pegawai ( KARPEG )
d. Tabungan Asuransi Pegawai ( TASPEN )
e. Asuransi Kesehatan ( ASKES )
f. Kartu Istri ( KARIS ) dan Kartu Suami ( KARSU )
5. Kesejahteraan Pegawai
6. Pemberhentian Pegawai
Berikut akan dipaparkan mengenai masing-masing komponen dari manajemen kepegawaian di Sekolah Dasar.

1. Penyusunan Formasi
Pedoman penyusunan formasi pegawai negeri sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003. Peraturan tersebut merupakan peraturan pengganti 97 tahun 2000. Formasi disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dalam kurun waktu tertentu. Untuk menghitung kebutuhan tenaga kependidikan/guru, dilakukan berdasarkan standar yang diatur dalam keputusan Mendikbud Nomor 0386/0/93 dan nomor 055/U/94 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah Dasar. Formasi disusun secara berjenjang mulai dari sekolah kemudian diusulkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota untuk tahun anggaran berjalan. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001 Tanggal 17 April 2001, gubernur dan bupati/walikota dalam menetapkan formasi harus mendapat pertimbangan dari Kepala BKN.

2. Pengadaan Pegawai
Pengadaan pegawai negeri sipil berdasarkan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2002 (perubahan atas peraturan pemerintah nomor 98 tahun 2000). Pengadaan tenaga kependidikan diselengarakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumuman
Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan,hal yang harus tercantum adalah sebagai berikut:
• Jenis atau macam pegawai yang dibutuhkan
• Persyaratan yang dituntut dari para pelamar.
• Batas waktu dimulai dan diakhiri pendaftaran.
• Alamat dan tempat pengajuan pelamaran.
• Lain-lain yang dipandang perlu.

b. Pendaftaran
Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftar mengajukan pemohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan.

c. Seleksi atau penyaringan
Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu:
1) Penyaringan administratif
Penyaringan administratif dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekuranglengkapan dalam hal administratif maka peserta tersebut akan gagal.
2) Ujian atau test
Setelah peserta yang lulus dala tes penyaringan administratif maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan tehnis, dan lainnya yang dipandang perlu.

d. Pengumuman
Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang disclenggarakan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri, Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri.
Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pcndidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan olch masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh penyelenggara dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan selain memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar harus pula memenuhi persyaratan berikut:
1). Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang, yang meliputi:
• tidak menderita penyakit menahun (kronis) dan/atau yang menular.
• tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik.
• tidak menderita kelainan mental.
2). Berkepribadian, yang meliputi:
• beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
• bcrkepribadian Pancasila.
Selain hal-hal di atas, pengangkatan pegawai negeri sipil juga dapat dilakukan melalui pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2007 (perubahan atas PP nomor 48 tahun 2005). Pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS diprioritaskan pada pegawai yang berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan memiliki masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus. Selain itu, diutamakan kepada tenaga honorer yang yang mempunyai masa kerja lebih lama atau yang usianya menjelang 46 (empat puluh enam) tahun dan sudah memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditetapkan pemerintah.

3. Pembinaan dan Pengembangan Karier Pegawai
UU No 14 tahun 2005 bagian kelima tentang pembinaan dan pengambangan pasal 32-34 menyatakan bahwa, pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan profesi guru tersebut meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Pembinaan dan pengembangan profesi guru tersebut dilakukan melalui jabatan fungsional dan meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. Pembinaan pengembangan profesi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan personalia secara kualitas dalam kepribadian maupun kemampuan intelektual yang berhubungan dengan profesinya, hal ini berkaitan dengan sistem karier. Yang dimaksud dengan sistem karier adalah pembinaan pegawai negeri yang didasarkan atas aturan bahwa pengangkatan pertama pegawai didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedang pengembangannya didasarkan pada masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian dan syarat obyaktif yang lain. Sistem prestasi kerja adalah sistem di mana pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai oleh orang yang bersangkutan.
Sistem pembinaan karier hakekatnya adalah suatu pembinaan sistematik, terencana yang mencakup struktur dan proses, yang menghasilkan keselarasan kompetensi pegawai dengan kebutuhan pegawai.
Pembinaan pegawai dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan unit melalui :
a. Pengusulan untuk mengikuti pelatihan prajabatan bagi sekolah negeri sedangkan untuk sekolah swasta melalui masa percobaan.
b. Pengusulan untuk mengadakan sendiri pelatihan kemampuan profesional.
c. Pembinaan secara rutin, baik melalui aktivitas supervisi maupun melalui bimbingan lainnya guna membantu tenaga kependidikan agar mampu bekerja lebih baik.
d. Pemberian penghargaan, baik berupa insentif maupun peningkatan karier
e. Pembinaan disiplin tenaga kependidikan
f. Penjaminan terlaksananya hak tenaga kependidikan antara lain cuti dan kepengurusan kenaikan pangkat, pengusulan penghargaan
g. Pembuatan DP3 untuk tenaga kependidikan yang dibuat setiap tahun secara objektif berdasarkan pelaksanaan tugas masing-masing.
Dalam pembinaan guru sekolah dasar sebagai Pegawai Negeri Sipil yang penting harus diperhatikan hak dan kewajibanya. Pembinaan pada hakikatnya adalah usaha untuk meningkatkan prestasi mereka dengan memberikan hak-hak mereka serta dengan berbagai usaha memotivasi mereka.
Kewajiban dan hak Pegawai Negeri Sipil yang juga merupakan kewajiban dan hak gruu sekolah dasar diatur dalan UU No. 43 tahun 1999. Kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah :
a. Wajib setia dan taat sepenuhnya kepada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah
b. Wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
c. Wajib menyimpan rahasia jabatan.
Hak Pegawai Negeri Sipil adalah :
a. Berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
b. Berhak atas cuti
c. Bagi mereka yang ditimpa olleh suatu kecelakaan dalam dan kerena menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh perawatan.
d. Bagi mereka yang menderita cacat jasmani atau cacat jasmani dalam dan karena menjalankan kewajibannya yang mengakibatkan tidak dapat bekerja lagi, berhak memperoleh tunjangan.
e. Bagi mereka yang meninggal, keluarga berhak atas pensiun.
Kenaikan pangkat merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil. Kenaikan pangat yang tepat waktu dan sasaran, diharapkan akan menumbuhkan semangat kerja bagi PNS yang bersangkutan. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan atas pengabdian PNS terhadap negara, yang dimaksudkan sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Kenaikan pangkat didasarkan pada peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2002 yang merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2000 (bkn.go.id). Adapun kenaikan pangkat pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut.
1. Kenaikan pangkat pegawai dilaksanakan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah (PP nomor 12 tahun 2002).
2. Kenaikan pangkat reguler diberikan apabila pegawai tersebut sekurang-kurangnya sudah bekerja selama 4 tahun dan dihitung dari pangkat terakhir.
3. Kenaikan pangkat reguler diberikan apabila pegawai negeri tersebut telah mencapai jenjang pendidikan tertentu, yaitu:
• Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
• Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
• Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
• Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II;
• Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Bakaloreat;
• Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV;
• Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara;
• Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).
Kenaikan pangkat juga didasarkan pada angka kredit. Kenaikan angka kredit mengacu pada peraturan menteri pendidikan nasional nomor 18 tahun 2005. Angka kredit tersebut ditetapkan untuk :
a. Pengangkatan pertama kali sebagai Guru Pembina Tingkat I;
b. pengangkatan pertama kali sebagai Guru Pratama sampai dengan Guru
c. Pembina Tingkat I bagi guru yang bertugas mengajar pada Sekolah Indonesia di luar negeri;
d. kenaikan jabatan Guru Pembina ke Guru Pembina Tingkat I; dan
e. kenaikan jabatan Guru Pratama ke jabatan Guru Pratama Tk. I dan seterusnya sampai dengan ke Guru Pembina Tingkat I bagi guru yang bertugas mengajar pada Sekolah Indonesia di luar negeri.

Dalam kenaikan pangkat ditentukan oleh angka kredit yang diperoleh guru selama masa kerja. Angka kredit adalah angka-angka kumulatif yang diperoleh pegawai negeri selama menjadi pegawai negeri. Angka tersebut terdapat di semua Jenjang jabatan pangkat dan gholongan ruang guru serta persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi bagi setiap jabatan guru dari yangterendah sampai dengan yang tertinggi adalah seperti terebut dalam tabel berikut.
No Jabatan Guru Pangkat dan Golongan Ruang Persyaratan Angka Kredit Kenaikan Pangkat/ Jabatan
Kumulatif Minimal Per Jenjang
1 Guru Pratama Pengatur Muda, II/a 25 25
2 Guru Pratama Tingkat I Pengatur Muda Tingkat I, II/b 40 15
3 Guru Muda Pengatur, II/c 60 20
4 Guru Muda Tingkat I Pengatur Muda Tingkat I, II/d 80 20
5 Guru Madya Penata Muda, III/a 100 20
6 Guru Madya Tingkat I Penata Muda Tingkat I, III/b 150 50
7 Guru Dewasa Penata, III/c 200 50
8 Guru Dewasa Tingkat I Penata Muda Tingkat I, III/d 300 100
9 Guru Pembina Pembina, IV/a 400 100
10 Guru Pembina Tingkat I Pembina Tingkat I, IV/b 550 150
11 Guru Utama Muda Pembina Utama Muda, IV/c 700 150
12 Guru Utama Madya Pembina Utama Madya, IV/d 850 150
13 Guru Utama Pembina Utama, IV/e 1000 150

Keterangan tabel
1. Pangkat dan golongan ruang pada kolom 3 merupakan pangkat tertinggi untuk jabatan pada kolom 2, artinya seorang guru dapat menduduki jabatan lebih tinggi dfaripada pangkat dan golongan ruang pada kolom 3 apabila angka kredit pada kolom 4 sudah terpenuhi
2. Guru dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi apabila
a. Telah memenuhi syarat yang ditentukan
b. Jenjang jabatannya lebih tinggi atau sekurang-kurangnya sama dengan pangkat yang akan diduduki, kecuali kenaikan pangkat pengabdian
3. Angka kredit pada kolom 5 adalah jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi. Persyaratan tersebut harus dipenuhi dari unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan unsur penunjang sebanyak-banyaknya 20%.
4. Seseorang guru yang telah menduduki jabatan lebih tinggi daripada pangkatnya maka yang besangkutan dapat naik pangkat setingkat lebih tinggi apabila
a. DP 3 dua tahun terakhir semua unsur sekurang-kurangnya bernilai baik
b. Telah melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan sekurang-kurangnya satu tahun
c. Tidak ada pernyataan keberatan dari pejabat berwenang
d. Sekurang-kurangnya telah dua tahun dala pangkat terakhir

4. Ketatalaksanaan tenaga kependidikan
Ketatalaksanaan tenaga kependidikan merupakan kegiatan untuk mengurus tenaga pendidikan. Ketatalaksanaan meliputi buku induk pegawai, DUK, kartu pegawai, tabungan asuransi pegawai, asuransi kesehatan, dan kartu istri san kartu suami. Penjelasan masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut.

a. Pembuatan buku induk pegawai
Untuk menginventarisasi tenaga yang ada, baik tenaga guru, tenaga edukatif lainnya serta tenaga administratif, di sekolah harus ada buku induk pegawai yang pembuatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

b. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) merupakan salah satu bahan yang obyektif dalam pelaksanaan pembinaan karier tenaga kependidikan. Format DUK dapat merujuk pada format DUK PNS atau dapat dibuat oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah.

c. Kartu Pegawai (KARPEG)
Karpeg adalah kartu identitas pegawai dan hanya diberikan kepada pegawai sekolah yang berlaku selama yang bersangkutan menjadi pegawai. Karpeg PNS diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Daerah, sedangkan Karpeg non-PNS diatur oleh yayasan atau sekolah masing-masing.

d. Tabungan Asuransi Pegawai (TASPEN)
Setiap PNS diwajibkan mengikuti tabungan asuransi pensiun (TASPEN). Taspen akan dierikan kepada PNS yang berhenti,baik karena pensiun maupun karena meninggal dunia. Pegawai non-PNS juga dapat mengikuti asuransi pensiun yang diatur dan ditetapkan berdasarkan kemampuan yayasan penyelenggara sekolah yang bersangkutan.

e. Asuransi Kesehatan (ASKES)
Setiap PNS diwajibkan mengikuti asuransi kesehatan (ASKES). Dengan mengikuti askes,baik PNS yang masih aktif maupun yang sudah pensiun berhak mendapat pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi PNS itu sendiri dan anggota keluarga yang masih menjadi tanggungannya. Aske non-PNS diatur tersendiri sesuai dengan kemampuan yayasan penyelenggara sekolah yang bersangkutan.

f. Kartu istri (KARIS) dan kartu suami (KARSU)
Setiap PNS wajib melapor kepada atasannya dengan membuat laporan tentang daftar keluarga, laporan perkawinan pertama,laporan perkawinan janda/duda untuk bukti penyelesaian pembuatan karis/karsu. Karis dan Karsu merupakan salah satu identitas PNS untuk dipergunakan dalam kepengurusan administrasi kepegawaian. Karis dan Karsu non-PNS lebih sederhana dan disesuaikan dengan kepentingan pembinaan tenaga kependidikan oleh yayasan penyelenggara sekolah yang bersangkutan.

5. Kesejahteraan Pegawai
Kesejahteraan pegawai negeri berkaitan dengan balas jasa yang diterima pegawai negeri tersebut dari pemerintah. Balas jasa yang dimaksud adalah pemberian gaji pokok, gaji ke-13, sertifikasi guru, dan pensiun. Penjelasan masing-masing hal pada kegiatan kesejahteraan pegawai adalah sebagai berikut.

a. Gaji Pokok
Pemberian gaji pokok diberikan kepada pegawai negeri sipil dan tenaga honorer. Gaji pokok untuk pegawai negeri sipil dilaksanakan atas dasar peraturan presiden republik Indonesia nomor 4 tahun 2007. Nominal gaji pokok pegawai negeri sipil ditentukan atas dasar pangkat dan golongan ruang pegawai yang bersangkutan. Sedangkan gaji tenaga honorer ditetapkan atas kebijakan sekolah di mana tenaga honorer tersebut bekerja.

b. Gaji ke-13
Gaji ke-13 merupakan gaji yang nominalnya sebesar gaji pokok yang diberikan kepada pegawai negeri sipil. Gaji ke-13 disebut juga tunjangan bulanan. Peraturan tentang gaji ke-13 adalah peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2007 (untuk tahun anggaran 2007). Gaji ke-13 diberikan pada bulan Juli (dalam hal ini pada bulan Juli 2007).

c. Sertifikasi guru
Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang telah memenuhi persyaratan (www.dikti.go.id). Pelaksanaan sertifikasi diatur dalam undang-undang No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dipandang dari segi kesejahteraan, sertifikasi guru ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang berstatus PNS dan swasta. Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut berupa pemberian tunjangan profesi. Besarnya tunjangan profesi ini adalah setara dengan satu kali gaji pokok (www.sertifikasiguru.org). Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah (penjelasan pasal 43 ayat (2) UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas)

6. Pemberhentian Kepegawaian
Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yng berlaku, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Demikian pula Pegawai Negeri Sipil yang sebelum mencapai batas usia pensiun mengajkan permohonan berhenti sebagai PNS atas permintaan/kemauan sendiri, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai PNS. Seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan sebagai PNS karena alasan sebagai berikut:
a. Pemberhentian atas permintaan sendiri
b. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun
c. Pemberhentian karena adanya penyederhanaan organisasi
d. Pemberhentian karena melakukan pelanggaran/tindak pidana/penyelewengan
e. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani/rohani (uzur)
f. Pemberhentian karena meninggalkan tugas
g. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang
h. Pemberhentian karena hal-hal lain

Pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi pada satu satuan organisasi negara, tetapi ia masih mempunyai kedudukan sebagai PNS. Setiap pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak harus diikuti pemberian pensiun sepanjang persyaratan lain tidak terpenuhi seperti usia, masa kerja dan lain-lain.

a. Pemberhentian atas permintaan sendiri
Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Namun demikian, permintaan tersebut dapat ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. Permintaan berhenti seorang PNS dapat ditolak apabila yang bersangkutan terikat pada ikatan dinas, sedang menjalani wajib militer dan lain-lain yang serupa dengan itu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku, sebagai contoh bila saat berhenti usia telah mencapai 50 tahun dan masa kerja telah 20 tahun maka kepadanya diberikan hak pensiun.

b. Pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun
Batas usia seorang PNS adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Namun demikian bagi PNS yang menjabat jabatan tertentu dapat diperpanjang sampai usia tertentu. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila tidak menjabat lagi jabatan tersebut, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS denan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, apabila ia diberhentikan dari jabatannya dan ada rencana dalam waktu singkat mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau lebih tinggi, maka menunggu pengangkatannya dalam jabatan baru, PNS yang bersangkutan tidak diberhentikan sebagai PNS dan dalam waktu 6 (enam) bulan sudah harus ada keputusan pengangkatan dalam jabatan baru tersebut. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) bulan sebelum PNS mencapai batas usia pensiun, pimpinan instansi wajib memberitahukan kepada PNS yang bersangkutan, bahwa ia akan diberhentikan sebagai PNS. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, PNS mengajukan permohonan berhenti dari hak pensiun.
Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun tetapi tidak mengajukan permohonan berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai pereturan perundangan yang berlaku berdasarkan data yang berlaku berdasarkan data yang ada pada instansi yang bersangkutan.

c. Pemberhentian karena Adanya Penyederhanaan Organisasi
Perubahan satuan-satuan organisasi adakalanya mengakibatkan kelebihan PNS. Apabila terjadi hal yang demikian, maka PNS yang kelebihan itu disalurkan kepada satuan organisasi negara lainnya. Instansi yang karena disederhanakan organisasinya kemudian menyusun daftar PNS tersebut dan menyampaikan kepada kepala BKN. Kemudian BKN mengatur penyaluran kelebihan PNS tersebut setelah berkonsultasi dengan pimpinan instansi yang membutuhkan.
Apabila kelebihan PNS karena adanya penyederhanaan organisasi tidak mungkin disalurkan kepada instansi lain maka PNS tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
• Apabila telah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.
• Apabila usia belum mencapai 50 (lima puluh) tahun dan atau belum memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dengan mendapat uang tunggu.
• Uang tunggu tersebut diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali untuk paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun. Apabila pada saat berakhirnya pemberian uang tunggu usia PNS telah mencapai 50 (lima puluh) tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.
• Apabila PNS tersebut di atas pada saat berakhirnya uang tunggu belum mencapai usia 50 (lima puluh) tahun tetapi telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun yang diberikan pada saat ia mencapai usia 50 tahun.
• Apabila PNS tersebut di atas pada saat berakhirnya uang tunggi telah mencapai usia 50 tahun tetapi masa kerja kurang dari 10 tahun maka ia duberhentikan denan hormat sebagai PNS tanpa hak pensiun.

d. Pemberhentian karena Melakuakan Pelanggaran/Tindak Pidana
Pegawai Negri Sipil dapat diberhentikan tidak denan hormat sebagai PNS karena:
• Melanggar sumpah/janji PNS, sumpah/janji jabatan atau pelanggaran disiplin berat;
• Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dengan sengaja melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam pidana penjarasetinggi-tingginya 4 tahun atau ancaman pidana lebih berat.
Pemberhentian sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengna hormat, tergantunf pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yangditimbulkan oleh perbuatan itu.
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena:
• Melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denan jabata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 sampai dengann 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
• Melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengna 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
e. Pemberhentian karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani (Uzur)
Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila berdasarkan Team Penguji Kesehatan dinyatakan:
• Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri karena kesehatannya
• Menderita penyakit/kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya
• Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali.

f. Pemberhentian karena Meninggalkan Tugas
PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 2 bulan secara terus-menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga PNS meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 2 (dua) bulan tetapu kurang dari 6 )enam) bulan melaporkan diri kepada pimpinan instansinya dapat:
• Ditugaskan kembali apabila alasannya dapat diterima oleh pejabat yang berwenang
• Diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, apabila penyebabnya karena kelalaian PNS yang bersangkutan dan menurut pejabat yang berwenang akan mengganggu suasana kerja jika ia ditugaskan kembali.
• PNS yang selama 6 (enam) bulan atau lebih terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS

g. Pemberhentian karena Meninggal Dunia atau Hilang
Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 sejak ia dinyatakan hilang. Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan hilang yang sebelum melewati 12 bulan ditemukan kembali masih hidup dan sehat, dipekerjakan kembali sebagai PNS. Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan hilang yang sebelum melewati 12 bulan diketemukan klembali tetapi cacat, diperlakukan sebagai berikut:
• Diberhentilan denagn hormat sebagai PNS denan hak ensium bila ia memiliki masa kerja sekurangnya 4 tahun
• Apabila hilamng dan cacatnya dalam dan karena menjalankan kewajiban jabatannya, ia diberhentikan sebagai PNS sengan hak pensiun tanpa memandang masa kerja.
Pegawai Negeri Sipil yang elah dinyatakan hilang kemudian diketemukan kembali setelah melewati waktu 12 buland diperlukan sebagai berikut :
• Apabila ia masih sehat, dipekrjakan kembali
• Apabila ia masih dapat bekerja kembali dalam semua jabatan negeri berdasarkam suarat keteranan Team Penguji Kesehatan, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. Pemberhentian karena Sebab Lain
Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali pada instansi induknya setelah habis menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Pegawai Negeri Sipil yang terlambat melaporkan diri kembali kepada instans induknya setelah habi Cuti Diluar Tanggungan Negara, maka:
• Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 bulan, maka PNS yang besangkutan dapat dipekerjakan kembali apabila alasan keterlambatan tersebut dapat diterima oejabat yang berwenang dan ada lowongan setelah terlebih dahulu mendapat persetujan dari kepala BKN
• Apabila keterlambatan melaporkan diri itu kurang dari 6 bulan tetapi alasan tentang keterlambatan itu tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang, maka PNS yang besangkutan diberhentikan denga hormat sebagai PNS
• Apabila keterlambatan melaporkan diri lebih dari 6 bulan, maka PNS yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai PNS

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:
1. Administarai personel merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu para pegawai di sekolah, sehingga mereka dapat membantu/menunjang kegitan-kegiatan sekolah (khususnya PBM) secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Para personel harus diadministrasikan/dikelola dengan baik agar mereka senantiasa aktif dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
2. Komponen-komponen dalam manajemen personalia adalah
• Penyusunan formasi
• Pengadaan pegawai
• Pembinaan dan pengembangan karier pegawai
• Ketatalaksanaan tenaga kependidikan
• Kesejahteraan Pegawai
• Pemberhentian Pegawai

B. Saran
Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan pembahasan adalah sebagai berikut:
• Sebagai calon guru atau bagian dari personalia di SD hendaknya mengetahui bagaimana cara memanajemen dirinya sendirinya sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya dapat maksimal.
• Sebagai calon guru hendaknya mengetahui apa saja kewajibannya sebagai bagian dari personalia di Sekolah Dasar sebelum menuntut haknya sebagai bagian dari personalia.
DAFTAR RUJUKAN

_______. 2010. Produk hukum, (Online) (www.bkn.go.id, diakses tanggal 3 mei 2010)

Depdikbud.2003.Pedoman Adminstrasi Sekolah Dasar.Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan TK dan SD

_______. 2010. Sertifikasi Guru, (online) (www.sertifikasiguru.org diakses 26 Maret 2010)

_______. 2010. Produk Hukum Depdiknas, (online), (www. produk hukum-depdiknas.go.id, diakses 20 Februari 2010).
—————————–
makalah ini masih banyak kekurangannya..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s